14 Jul 2012

KPPT Akan Jadi Badan

TAMIANG LAYANG - Kantor Pelayanan Perizinan Tepadu (KPPT) Kabupaten Barito Timur (Bartim) rencananya akan ditingkatkan statusnya dari Kantor menjadi Badan. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari studi banding Pemerintah Kabupaten Bartim yang diwakili langsung Wakil Bupati Yuren S Bahat, Ketua DPRD Fristio SSos, Kepala KPPT Sangkurun Alex ST MT dan jajaran lain ke Sragen, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. "Di sana kita belajar bagaimana sebuah insitutusi perizinan, mengurus hampir seluruh perizinan yang ada di wilayah tersebut, bahkan beberapa inovasi yang tentunya berhubungan dengan pemasukan pendapatan asli daerah," ungkap Kepala KPPT Bartim Sangkurun Alex ketika ditemui di ruang kerjanya, Jumat (29/6) siang. Menurutnya, dalam upaya mempersiapkan peningkatan status serta peningkatan perizinan tersebut, pihaknya akan melaksanakan target-target awal dan berkoordinasi dengan dinas-dinas teknis, yang selama ini mengeluarkan berbagai macam izin. Bahkan, katanya, Badan Penanaman Modal direncanakan akan digabung secara langsung bersama KPPT. "Kita melaksanakan studi banding di Sragen, karena pelayanan perizinannya termasuk yang terbaik di Indonesia. Dan memang hal ini sangat memotivasi kita agar status kantor dapat naik menjadi Badan," tegasnya. Pasalnya, menurut Sangkurun, dengan bergabungnya Badan Penanaman Modal, maka setiap investor yang akan beroperasi dan menanamkan modalnya di Bartim wajib mengurus perizinan di bawah badan perizinan tersebut. Sementara itu, Wakil Bupati Bartim mengatakan, hal tersebut tentunya akan dikoordinasikan dengan Bupati Bartim. Karena apabila memang sudah benar-benar terkoordinasi, maka pada tahun 2013 mendatang rencana tersebut akan direalisasikan. "Untuk saat ini kita memang memaklumi bahwa KPPT masih baru, dan belum semua perizinan yang terakomodir. Namun kita tetap berusaha agar hal tersebut terealisasi," ujarnya. Sangkurun menambahkan, dalam kunjungan kerja tersebut pihaknya menemukan berbagai inovasi untuk sistem di perizinan. Salah satunya diakomodirnya pengurusan kartu kemiskinan, yang dapat diakses langsung secara online. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah adanya penyalahgunaan kartu kemiskinan. Dia menegaksan, program tersebut tentu tidak akan terwujud apabila tidak adanya kerjasama dari semua pihak. Untuk itu pihaknya mengharapkan agar semua unsur yang ada di Bartim dapat mendukung adanya rencana peningkatan status dan jumlah perizinan tersebut. Pasalnya, menurut Sangkurun, selain memudahkan masyarakat dalam pelayanan perizinan satu atap, juga dapat memberikan kontribusi yang baik dalam pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten yang dijuluki Gumi Jari Janang Kalalawah tersebut.(did)