TAMIANG LAYANG - Kantor Pelayanan Perizinan Tepadu (KPPT) Kabupaten
Barito Timur (Bartim) rencananya akan ditingkatkan statusnya dari Kantor
menjadi Badan.
Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari studi banding Pemerintah
Kabupaten Bartim yang diwakili langsung Wakil Bupati Yuren S Bahat,
Ketua DPRD Fristio SSos, Kepala KPPT Sangkurun Alex ST MT dan jajaran
lain ke Sragen, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.
"Di sana kita belajar bagaimana sebuah insitutusi perizinan, mengurus
hampir seluruh perizinan yang ada di wilayah tersebut, bahkan beberapa
inovasi yang tentunya berhubungan dengan pemasukan pendapatan asli
daerah," ungkap Kepala KPPT Bartim Sangkurun Alex ketika ditemui di
ruang kerjanya, Jumat (29/6) siang.
Menurutnya, dalam upaya mempersiapkan peningkatan status serta
peningkatan perizinan tersebut, pihaknya akan melaksanakan target-target
awal dan berkoordinasi dengan dinas-dinas teknis, yang selama ini
mengeluarkan berbagai macam izin.
Bahkan, katanya, Badan Penanaman Modal direncanakan akan digabung secara
langsung bersama KPPT. "Kita melaksanakan studi banding di Sragen,
karena pelayanan perizinannya termasuk yang terbaik di Indonesia. Dan
memang hal ini sangat memotivasi kita agar status kantor dapat naik
menjadi Badan," tegasnya.
Pasalnya, menurut Sangkurun, dengan bergabungnya Badan Penanaman Modal,
maka setiap investor yang akan beroperasi dan menanamkan modalnya di
Bartim wajib mengurus perizinan di bawah badan perizinan tersebut.
Sementara itu, Wakil Bupati Bartim mengatakan, hal tersebut tentunya
akan dikoordinasikan dengan Bupati Bartim. Karena apabila memang sudah
benar-benar terkoordinasi, maka pada tahun 2013 mendatang rencana
tersebut akan direalisasikan.
"Untuk saat ini kita memang memaklumi bahwa KPPT masih baru, dan belum
semua perizinan yang terakomodir. Namun kita tetap berusaha agar hal
tersebut terealisasi," ujarnya.
Sangkurun menambahkan, dalam kunjungan kerja tersebut pihaknya menemukan
berbagai inovasi untuk sistem di perizinan. Salah satunya diakomodirnya
pengurusan kartu kemiskinan, yang dapat diakses langsung secara online.
Hal tersebut bertujuan untuk mencegah adanya penyalahgunaan kartu
kemiskinan.
Dia menegaksan, program tersebut tentu tidak akan terwujud apabila tidak
adanya kerjasama dari semua pihak. Untuk itu pihaknya mengharapkan agar
semua unsur yang ada di Bartim dapat mendukung adanya rencana
peningkatan status dan jumlah perizinan tersebut.
Pasalnya, menurut Sangkurun, selain memudahkan masyarakat dalam
pelayanan perizinan satu atap, juga dapat memberikan kontribusi yang
baik dalam pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten yang dijuluki Gumi
Jari Janang Kalalawah tersebut.(did)